Published On: Tue, Aug 16th, 2016

Agar Transparansi Tersebar ke Seluruh Negeri

ilustrasi_Anti_Korupsi1Jakarta, 15 Agustus 2016- Salah satu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan menyebarluaskan praktik terbaik (best practice) di pemerintah daerah, khususnya pada bidang perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan perizinan.

Diseminasi praktik terbaik ini dilakukan secara bertahap ke seluruh kota di Indonesia, dimulai dari 9 kota yang dilakukan pada Agustus ini, yakni Surabaya, Makassar, Bengkulu, Kupang, Samarinda, Palu, Padang, Ternate dan Banjarmasin. Dari kota ini, diseminasi praktik terbaik akan ditularkan ke kota lain di masing-masing provinsi tersebut.

Dari pengamatan KPK, ketiga sektor yang menjadi bahan pembelajaran tersebut merupakan titik yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi. “Karena itu, perbaikan tatakelola di ketiga sektor tersebut diharapkan dapat menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Rabu (10/8) di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jalan El-tari No. 52, Kota Kupang.

Dari kegiatan ini, KPK berharap pemerintah daerah bisa langsung mempelajari keberhasilan daerah lain yang telah menjalankan prinsip-prinsip good governance. Selain ketiga hal di atas, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pearturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian guna menunjang keberhasilan implementasi tatakelola pemerintahan yang baik di daerah.

“Untuk mewujudkan itu, KPK percaya bahwa pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mempersempit peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Basaria.

Dalam kegiatan ini, KPK menghadirkan pemerintah daerah yang telah berhasil membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk berbagi pengalaman. Misalnya saja Pemkot Surabaya (E-planning); Pemkab Bogor dan Pemkab Badung (ULP); Pemkot Bogor, Pemkot Denpasar, Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jawa Barat (PTSP).

“Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan inspirasi sekaligus pembelajaran. KPK dan BPKP akan memfasilitasi dan mendampingi pembelajaran ini,” katanya.

 

 

Humas KPK RI