Published On: Tue, Nov 17th, 2015

Kemkominfo Tengah Siapkan Standardisasi Bukti Digital

kominfo1

(ki-ka) Kabareskrim Polri Komjen Pol. Dr. Anang Iskandar, SH, MH, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara,

Jakarta, 17 November 2015- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah merumuskan rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait standar dan paduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan (koleksi), akusisi dan pemeliharaan bukti digital berdasarkan ISO/SNI 27037.

Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, dalam ranah “cyber crime” Indonesia memiliki UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “UU ITE mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman pidananya. Selain itu, dalam UU ITE itu juga mengatur mengenai bukti digital,” kata Rudiantara usai Kick Off Pembentukan Asosiasi Forensik Digital Indonesia, di Press Room, Kantor Kementerian Kominfo, Selasa (17/11).

Menurut Menkominfo, bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan dengan syarat bahwa informasi yang tercantum di dalamnya secara teknis dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Maka diperlukan tindakan forensik digital yang terdiri atas pengumpulan, akuisisi, pemulihan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian,” kata Rudiantara.

Menurut Rudiantara, dalam kegiatan forensik digital, terdapat dua hal penting yang diharus diperhatikan, yaitu prosedur pemeriksaan forensik digital dan ahli atau personel yang melakukan pemeriksaan. “Dibutuhkan ahli forensik digital untuk menangani tindak pidana siber. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendukung baik rencana pembentukan aosiasi forensik digital Indonesia (AFDI) ini,” pungkas Menteri Kominfo Rudiantara. (YDR)