Published On: Mon, Sep 29th, 2014

Konsorsium Pembaruan Agraria Menentang Rencana Pengesahan RUU Pertanahan sebagai Pengganti UUPA 1960

Logo-KPAPada tanggal 24 September 2014, kita baru saja memperingati hari lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang ke-54 sebagai Hari Tani Nasional di seluruh wilayah.

Dengan ini, kami mengecam keras keinginan DPR RI dan Pemerintah yang berniat menggantikan UUPA 1960 dengan RUU-Pertanahan. Mengingat konsep awal RUU Pertanahan adalah dimaksudkan untuk menerjemahkan dimensi luas agraria (pertanahan) berdasarkan UUPA 1960, sebab yang dimaksud dengan agraria adalah bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan.

Jadi DPR pada periode akhir ini, selain telah mengambil hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung melalui pengesahan RUU Pilkada dini hari tadi. Juga, bermaksud merampas hak rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah melalui reforma agraria sebagaimana tercantum di UUPA dengan cara melikuidasi UUPA 1960.

Selama ini, sebagaimana telah disampaikan secara resmi melalui tiga kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI terkait pembahasan RUU Pertanahan ini,  KPA melihat dan telah menyampaikan pandangannya bahwa RUU-Pertanahan seharusnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1.    RUU Pertanahan seharusnya menerjemahkan prinsip dan amanat UUPA 1960, bukan menggantikannya, sebab agraria itu adalah rupa bumi (tanah), perairan dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan. Jika RUU Pertanahan melikuidasi UUPA 1960, maka tamatlah benteng terakhir yang mengamanatkan bahwa seluruh sektor agraria (tanah dan sumber daya alam lainnya) sebagai satu atap koordinasi dan diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan melikuidasi UUPA, maka buyar juga rencana Pemerintah baru ke depan untuk menata ulang kelembagaan agraria yang selama ini terpisah-pisah, kembali ke dalam kementerian agraria.

2.    RUU-Pertanahan seharusnya, menambal sisi pertanahan yang telah diamanatkan UUPA agar diatur ke dalam UU yaitu:

a)    Mengenai Bab Pendaftaran Tanah; Seharusnya sisi perencanaan tata guna tanah secara nasional, pendaftaran tanah dan sertifikasi hak atas tanah  berlaku secara nasional, tidak lagi dipecah menjadi kawasan hutan dan non-kawasan hutan seperti yang selama ini terjadi. Pendaftaran tanah juga bukan semata-mata untuk melakukan sertifikasi atas tanah, namun juga menemukan ketimpangan struktur kepemilikan, penguasaan, pengusahaan dan pemanfaatan atas tanah sehingga proses pendaftaran tanah menjadi dasar bagi pelaksanaan reforma agraria.

b)    Mengenai Hak Atas Tanah; KPA memandang bahwa Hak Atas Tanah yang diatur oleh UUPA harus diberlakukan. Sehingga hak pengelolaan (HPL) yang sudah dihapus dan tidak diatur oleh UUPA harus dihapus. Sebab, hakekat HPL yang selama ini merupakan warisan kolonial justru ingin dihidupkan kembali oleh RUU ini. Konsekuensinya, HPL yang bukan bagian dari hak atas tanah justru dihidupkan. Hak Atas Tanah juga harus diatur agar masyarakat adat, petani gurem dan masyarakat tak bertanah dapat mempunyai hak atas tanah sesuai dengan amanat UUPA 1960 dan UUD 1945 pasal 33, sehingga negara mengusahakannya melalui pelaksanaan reforma agraria.

c)    Mengenai Bab Reforma Agraria; Pelaksanaan reforma agraria harus dilaksanakan sebagai kewajiban negara yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu dan ditujukan secara utama untuk menata ulang struktur agraria yang timpang. Reforma agraria bukan pekerjaan (program atau proyek) yang terus menerus dan berkelanjutan. Reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi tanah apalagi sekedar sertifikasi.

d)    Mengenai Kelembagaan Pertanahan; Haruslah dibentuk kementerian yang bukan hanya sekedar meningkatkan fungsi BPN menjadi sebuah kementerian. Tapi sekurang-kurangnya menggabungkan fungsi perencanaan tata guna tanah: planologi kehutanan, tata ruang di PU, informasi spasial tanah (badan informasi geospasial) dan BPN, dalam satu atap yang disebut kementerian agraria.

e)    Mengenail Badan Penyelesaian Konflik Agraria; DPR dan Pemerintah mengusulkan peradilan pertanahan dalam RUU ini. Padahal, konflik agraria (kasus tanah) jika dibawa ke pengadilan, maka pihak masyarakat kecil akan selalu kalah, karena sifat pendekatannya yang legal formal. Dengan begitu, sesungguhnya harus ada batu pondasi transisi menuju hal tersebut (pengadilan pertanahan), yaitu sebuah badan ad-hoc Penyelesaian Konflik Agraria bagi konflik-konflik agraria di masa lalu hingga sekarang. Setelah konflik masa lalu diselesaikan maka barulah pemerintah mempersiapkan pengadilan agraria.

RUU Pertanahan ini pada akhirnya mengokohkan kembali ego-sektoralisme antar kementerian dan lembaga, memelihara tumpang-tindih kebijakan terkait SDA, yang berujung pada liberalisme agraria di bidang pertanahan (termasuk kekayaan alam di bawah dan di atas tanah). Ini akan menyempurnakan sektoralisme di berbagai sektor yang telah terjadi sebelumnya, yaitu kehutanan, perkebunan, pesisir-kelautan, pertambangan, pertanian, tata ruang, dll. Yang menyangkut penguasaan dan pengelolaan seluruh sumber-sumber agraria.

Kami tegaskan kembali, penyelewengan mandat RUU ini sebagai implementasi dari UUPA di bidang pertanahan, yang berganti menjadi menggantikan UUPA adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat yang selama ini diamanatkan UUPA dan belum dijalankan hingga saat ini.

Maka dengan ini KPA secara tegas menolak rencana pengesahan RUU Pertanahan ini, dan menuntut agar pembahasan RUU ini segera dihentikan, dan dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode berikutnya.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajak semua elemen organisasi masyarakat sipil, anggota dan jaringan di nasional hingga wilayah yang selama ini memperjuangkan agenda reforma agraria dan penyelesaikan konflik agraria, agar dapat merapatkan barisan dan mengkonsolidasikan diri menolak pengesahan RUU Pertanahan ini.

Demikian siaran pers ini disusun untuk menjadi perhatian semua pihak.

Jakarta, 26 September 2014

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Iwan Nurdin

Sekretaris Jenderal