Published On: Wed, Nov 25th, 2015

Mantan Bupati Karimun Nurdin Basirun Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi

Demo 24-11-2015 (3)Jakarta, 24 November 2015 – Sekitar 500 orang dari Aliansi Peduli Karimun (APK) dan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) melakukan aksi demo di depan kantor KPK Jakarta siang hari ini untuk melaporkan mantan Bupati Karimun Nurdin Basirun atas dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan asing asal Italia yaitu PT Saipem Indonesia.

PT Saipem Indonesia merupakan anak usaha Saipem SpA mengoperasikan Saipem Karimun Yard sebagai fasilitas galangan anjungan migas lepas pantai terbesar di Asia Pasifik.  Nurdin Basirun adalah Bupati Karimun periode 2005 – 2015.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi Undang-undang ini menjadi tameng para penguasa didaerah untuk memperkaya diri pribadi dengan mengesampingkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal ini terjadi di Kabupaten Karimun – Kepri, banyaknya praktek korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan orang No.1 di Karimun yakni mantan Bupati Karimun Nurdin Basirun menjadikan masyarakat Karimun terus terbelenggu dibawah garis kemiskinan. Masyarakat Karimun melalui berbagai perwakilan LSM telah berkali-kali melakukan pelaporan ke KPK dan juga Mabes Polri atas berbagai temuan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten Karimun akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pihak penyidik.

Kabupaten Karimun yang berada di wilayah perbatasan RI dan memiliki status sebagai kawasan perdagangan bebas menjadikan wilayah ini strategis dan menarik minat banyak perusahaan asing. Negara dan daerah memang membutuhkan investor, tetapi bukan dengan cara mengorbankan rakyat untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi dan golongan.

Aliansi Peduli Karimun (APK) dan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) menghadap perwakilan KPK yaitu Friesmont Wongso bagian Pengaduan Masyarakat untuk melaporkan salah satu perusahaan asing di Karimun yakni PT. Saipem Indonesia yang di sinyalir mendapat back-up full dari mantan Bupati Karimun H. Nurdin Basirun. Banyaknya persoalan dan penyimpangan yang dilakukan perusahaan ini seperti menguap begitu saja tanpa adanya punishment dan tindakan Hukum yang jelas. Ini terlihat mulai dari kontrak kerja sama selama 70 tahun yang melanggar peraturan, pembebasan lahan yang bermasalah, uang sewa lahan yang raib, dermaga yang tidak diawasi, sampai kepada tidak adilnya PT. Saipem Indonesia dalam hal perekrutan SDM di perusahaan itu.

Pada kasus pembebasan lahan yang dijadikan area kerja PT. Saipem Indonesia, jelas terjadi konspirasi yang merugikan Negara. Kasus ini telah menyeret empat orang pejabat jajaran pemkab ke penjara, namun banyak kalangan menduga bahwa mereka hanya tumbal dan kasus ini belum menyeret aktor intelektual yang sebenarnya, yakni mantan Bupati Karimun H. Nurdin Basirun. Karena sudah menjadi rahasia umum dibumi Karimun bahwa PT. Saipem masuk dan melakukan kegiatan Produksi di-era Bupati Nurdin.

Kasus kedua yang belum ditindaklanjuti adalah dana sewa pakai lahan seluas 140 Ha, dengan total nominal Rp 12.6 M dari PT. Saipem Indonesia Karimun Branch yang raib tidak masuk APBD. Lahan tersebut terletak di desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kabupaten Karimun disewa oleh PT Saipem, sesuai kesepakatan selama 70 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 9000/m. Kontrak kerjasama sewa pakai lahan kepada pihak swasta asing itu, ditanda tangani di Singapore pada tanggal 23 Oktober 2008. Dana sewa pakai lahan tersebut diduga tidak masuk ke kas daerah Kabupaten Karimun. Pada saat laporan akhir tahun masa jabatan tahun 2005-2010, saat dibacakan melalui sidang paripurna DPRD Karimun tidak disebutkan secara terbuka sumber-sumber pendapatan daerah.

 

Kemudian yang meresahkan masyarakat adalah adanya dermaga yang dijadikan bongkar-muat barang PT. Saipem Indonesia tanpa pengawasan pemerintah kabupaten maupun instansi terkait. Perairan Karimun merupakan akses yang cukup strategis jalur perairan laut dari perairan internasional. Tidak adanya pengawasan pemerintah kabupaten berpotensi keluar masuknya barang-barang ilegal ke Negara Indonesia. Hal ini cukup menjadi perhatian serius anggota DPRD Kabupaten karimun yang pernah melakukan sidak ke PT Saipem akan tetapi dilarang masuk. Kedigdayaan PT Saipem Indonesia membuat para muspida di Kabupaten Karimun kehilangan fungsi kontrol serta check and balance-nya.

 

Hari ini masyarakat Karimun berani mengatakan bahwa keberadaan PT. Saipem Indonesia tidak mempunyai dampak yang positif bagi seluruh masyarakat disana, bahwa PT. Saipem Indonesia hanya melakukan hubungan menguntungkan yang tidak transparan dengan mantan Bupati karimun yakni Nurdin Basirun adalah sesuatu hal yang tidak terbantahan. Fakta hari ini bahwa komitmen PT. Saipem merekrut tenaga kerja sebesar 60% dari masyarakat sekitar hanyalah hisapan jempol belaka kenyataan nya hanya sedikit sekali perekrutan dari warga lokal. Tidak ada karyawan lokal PT Saipem di Karimun yang sejahtera. PT Saipem juga melanggar peraturan ketenagakerjaan yang membatasi posisi – posisi tertentu untuk warga negara asing.

Perusahaan Saipem SpA yang berasal dari Italia merupakan perusahaan yang bermasalah di negara – negara lain. Saat ini Saipem sedang terlibat dalam kasus penyuapan aparat negara di Aljazair dan juga terlibat skandal korupsi di Brazil seperti diberitakan berbagai media internasional. Pemkab Karimun seharusnya tidak menerima perusahaan asing yang bermasalah seperti Saipem SpA.

Untuk itu masyarakat Karimun menuntut Nurdin Basirun harus bertanggung jawab, ini adalah keharusan dan menjadi harapan segenap masyarakat di Kabupaten Karimun.

Melihat berbagai fenomena diatas Kami dari Aliansi Peduli Karimun (APK) dan Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), mendesak:

  1. Usut tuntas kejahatan mantan Bupati Karimun H. Nurdin Basirun yang melakukan kospirasi bernuansa Korup bersama PT. Saipem Indonesia.
  2. H. Nurdin Basirun merupakan pejabat ‘bodong’ yang sudah mengkhianati masyarakat karimun atas berbagai Kasus Korupsi yang terjadi di Karimun
  3. Tertibkan perusahaan asing yang melakukan kegiatan Produksi di Bumi Karimun dengan menyalahi berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.