Published On: Thu, Jan 14th, 2016

Menkeu Tetapkan Peraturan Terkait Hunian Rumah Susun Sederhana Milik

rusun_2Jakarta, 13 Januari 2016- Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 269/PMK.010/2015 tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik. PMK ini telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 31 Januari 2015 dan mulai berlaku pada 8 Januari 2016.

Pada saat PMK ini mulai berlaku, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008, dinyatakan tidak berlaku.

Untuk unit hunian Rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit/ pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi, beberapa syaratnya adalah batasan harga jual yang dimaksud adalah tidak melebihi Rp250 juta dan batasan penghasilannya adalah tidak melebihi Rp7 juta per bulan. Hunian ini merupakan bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal. Untuk ukuran hunian adalah minimal 21 m2 dan tidak melebihi 36 m2, dan merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun.

Menurut PMK ini, pembangunan hunian tersebut harus mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Hunian ini menjadi Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (as)