Published On: Wed, Feb 3rd, 2016

Menteri Pariwisata: Pembangunan 10 Destinasi Baru Untuk Ciptakan 10 ‘Bali’ Baru

Arif

Menpar menjelaskan ke wartawan usai rapat terbatas kemarin (2/2). (Foto:Humas/Rahmat)

Jakarta, 3 Februari 2016- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Pariwisata (Menpar) untuk mempercepat pertumbuhan sektor wisata dengan melakukan percepatan di 10 destinasi wisata prioritas, yaitu: di Borobudur, di Mandalika, di Labuhan Bajo,  di Bromo-Tengger-Semeru, di Kepulauan Seribu,  di Toba, Wakatobi, di Tanjung Lesung, di Morotai,  dan di Tanjung Klayang.

Terkait permintaan itu Menpar Arief Yahya menganalogikan pembangunan 10 destinasi baru pariwisata itu sama dengan menciptakan 10 Bali baru. “Jadi kalau berapa targetnya kira-kira 10 juta dari pembangunan, 10 juta turis atau sekitar 10 miliar dolar AS dalam waktu 4 tahun ini. Dan ini adalah, mungkin legacy kita terbesar dari kepariwisataan mewariskan 10 Bali baru ini,” kata Arief kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/2) petang.

Untuk itu, lanjut Menpar, rapat terbatas telah menetapkan  Danau Toba sebagai destinasi utama bertaraf internasional. Menurut Menpar, ada hal kritis terkait hal ini, yaitu adanya single destination multi management.

“Di sini hadir Pak Gubernur, 5 bupati mewakili 7 bupati menyatakan bahwa Danau Toba akan dikelola secara terpadu. Untuk itu nanti akan dibentuk yang namanya Badan Otorita Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba,” jelas Menpar.

Adapun target wisatawan yang ingin dicapai dalam pengembangan Danau Toba, dari yang sekarang rata-rata 250-270 ribu, target kita menjadi 1 juta. “Berarti setahun 1 miliar dolar dari wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Mengenai investasi yang diperlukan dalam pembangunan destinasi utama Danau Toba itu, Menpar menjelaskan, investasi tahap 1 ini proyeksinya adalah Rp20 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp10 triliun diharapkan didapat dari public investment, dari government invesment, dan Rp10 triliun lainnya diharapkan dari swasta, baik PMA maupun PMDN.  (FID/ES)

 

sumber: Setkab

———————————