Published On: Wed, Aug 24th, 2016

Presiden Jokowi dan Budayawan Nasional Sepakat Susun Kebijakan Makro Kebudayaan Indonesia

DSC_0849_-300x196

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai berdialog dengan budayawan di Galeri Nasional, Jakarta (23/8). (Foto:Humas/Jay)

Jakarta, 23 Agustus 2016- Setelah hampir 2 jam melakukan dialog bersama budayawan, Presiden Joko Widodo mengaku ingin  mendapatkan masukan-masukan, input-input mengenai proses pembudayaan manusia-manusia Indonesia.

“Kita kan selalu terlalu sering berbicara masalah infrastruktur yang keras. Mengenai jalan, mengenai jembatan, mengenai pelabuhan, tidak pernah kita berbicara mengenai infrastruktur lunak, yaitu kebudayaan.

“Apapun harus ada keseimbangan. Ini keseimbangan, antara infrastruktur yang keras dan infrastruktur yang tidak keras. Inilah tadi yang kita berbicara dengan beliau-beliau para budayawan,” kata Presiden usai menggelar dialog dengan budayawan nasional, di Galeri Nasional, Jakarta, Selasa (23/8) sore.

Presiden Jokowo berharap nanti ada tahapan-tahapan menuju ke proses-proses kebijakan makro kebudayaan-kebudayaan Indonesia akan seperti apa.

“Saya juga tadi minta tolong, minta masukan agar arahnya itu betul karena kita harus memulai itu. Jangan terus kita berbicara masalah ekonomi, masalah politik. Kita lupa bahwa ada sisi budaya, sisi kebudayaan yang juga harus kita perhatikan,” tegas Presiden seraya berharap
ada sebuah kebijakan makro kebudayaan Indonesia dengan tahapan ini, ini, ini yang akan dirumuskan bersama-sama.

Mengenai masukan untuk menyeimbangkan masukan dari sisi kebudayaan, menurut
Presiden, banyak  sekali. “Ini coret-coretannya sampai sini, sampai seperti ini,” ujarnya sambil menunjukkan lembar catatan dari Dialog Kebudayaan itu.

Presiden menunjuk contoh salah satu yang disampaikan misalnya masalah menumbuhkan kembali kesustraan kita. Kemudian juga menguatkan kembali diplomasi budaya kita. Kemudian juga membangun pusat-pusat kebudayaan, tapi tidak di wilayah urban tapi juga di desa.
Sehingga, muncul pusat-pusat kebudayaan tidak hanya di kota tapi juga di daerah dan juga di desa.

“Saya kira banyak sekali nanti kebijakan makro kebudayaan kita dalam rangka proses pembudayaan manusia,” jelas Presiden.

Mengenai pengakuannya bahwa di beberapa tempat terlihat tidak memungkinkan untuk berekspresi budaya dengan baik, menurut Presiden,  karena tidak ada infrastruktur budaya di sana.

“Mungkin tidak ada, misalnya, tidak ada taman budaya, misalnya. Tidak ada pusat kebudayaannya mau dimana? Mau dimana? Tidak ada ruang budaya, mau dimana? Inilah yang segera kita rumuskan, akan segara nantinya bisa dilaksanakan,” kata Presiden.

Usulan dari para budayawan? Menurut Presiden, banyak sekali  Tapi nanti terutama yang berkaitan dengan pusat-pusat kebudayaan di daerah dan di desa perlu ruang-ruang seperti itu memang diperlukan. “Jadi orang tidak hanya berpikiran masalah ekonomi, masalah politik, masalah apa… masalah politik massa, masalah juga ekonomi massa,” ujarnya.

Artinya, lanjut Presiden. kita itu berbicara itu-itu terus padahal ada sisi yang lain yang sangat juga diperlukan untuk menyeimbangkan hidup. “Saya kira itu,” pungkasnya.

Para budayawan yang hadir dalam dialog dengan Presiden Jokowi itu antara lain Radhar Panca Dhana, Edi Sedyawati, Sri Edi Swasono, Jim Supangkat, Ishak Ngeljaratan, Arswendo Atmowiloto, Frans Magnis Suseno, Sutanto Mendut, Jean Couteau, Toety Herati, Al Azhar, Tatang Ramadhan Bouqie, Edy Utama, Teuku Kemak Fasya, Garin Nugroho, Sys Ns, Djadoeg Ferianto, Nasirun, Ahmad Tohari, Butet Kertaredjasa, Sardono Waluyo Kusumo, Ong Zamzam Noer, Mukhamad Khasan, Ita Siregar, Edi bachroelhadi, Krisniati Marchelina, Bambang Pribadi, Sri Warso. (FID/ES)