Published On: Sat, Jan 16th, 2016

Presiden Jokowi Ingin Bunga Bank Seperti di Negara Lain Hanya 4–6 Persen

Keuangan

Presiden Jokowi saat bertemu dengan para pelaku industri jasa keuangan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/1) pagi. (Foto:Humas/Jay)

Jakarta, 15 Januari 2016- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para pelaku industri jasa keuangan, bahwa sekarang ini kita sudah masuk di era persaingan, era kompetisi. Karena itu, siap enggak siap kita harus siap. Industri keuangan kita harapkan juga sama. Kalau negara lain bunga bank hanya 4%, 5%, 6%, menurut Presiden, kita juga harus nantinya seperti itu.

“Siap-siap perbankan, entah jurusnya seperti apa, pasti akan saya cari, pasti akan saya paksa. Entah dengan trigger subsidi, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dulu bunganya 22%-23%,” kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan para pelaku industri jasa keuangan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/1) pagi.

Presiden mempertanyakan sikap perbankan di era dulu, yang memberikan bunga untuk usaha kecil sampai 22%-23%, sementara korporasi juga diberi bunga hanya 11%-12%.  “Apa benar? Apa adil? Gap akan semakin besar, gini ratio akan semakin meningkat. Gini ratio kita kemarin 2014, laporan dari Bank Dunia, 0,41, lampu kuning menuju merah,” ujarnya.

Presiden Jokowi menegaskan, kita ingin semakin banyak korporasi di Indonesia, semakin banyak konglomerat di Indonesia. Tetapi yang kecil-kecil ini, lanjut Presiden, juga perlu diurus agar mereka meningkat, yang mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah.

“Kita minta seperti itu. Mereka juga harus diurus. Oleh sebab itu, tahun ini kita berikan subsidi dari APBN sepuluh koma sekian triliun untuk subsidi agar yang namanya bunga KUR  jatuh pada angka 9% dari 22%,” papar Presiden.

Nanti, kata Presiden, mau tidak mau perbankan juga akan menghadapi persaingan. “Coba silakan, pakai angka 22 lagi. Ya kan? Ini era persaingan. Orang akan menuju ke yang 9 kan,” tutur Presiden Jokowi.

Karena itu, menurut Presiden Jokowi, mau tidak mau ke depan industri keuangan kita, industri jasa keuangan kita harus efisien, mau tidak mau. Entah yang BPR, BPD, bank swasta, entah bank BUMN, kata Presiden, mau tidak mau harus menyiapkan diri menuju era kompetisi ini.

 

Titip Dana Desa

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menitipkan kepada seluruh industri jasa keuangan terkait dengan Dana Desa. Ia menyebutkan, tahun lalu pemerintah mentransfer ke desa Rp20,7 triliun ke 74 ribu desa yang ada negara kita. Sementara tahun ini, pemerintah akan mentransfer dana desa kurang lebih Rp47 triliun, dua kali lebih.

Menurut Presiden, jumlah dana yang ditransfer ke desa itu besar sekali. Kalau pengelolaannya di desa, di daerah didampingi industri-industri keuangan ikut masuk kesini agar uang itu tidak kembali lagi ke Jakarta, Presiden Jokowi meyakini ini akan memberikan dampak daya beli, dampak kesejahteraan, dampak ekonomi di desa akan sangat besar sekali.

“Saya pesan kepada kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali kota, jaga industri jasa keuangan, terutama yang berada di daerah, dampingi ini,” pinta Presiden seraya mengingatkan  waktu bertemu dengan 3 ribu kepala desa, di Boyolali, Jawa Tengah, berapa waktu lalu, ia sudah berpesa agar uang itu digunakan untuk infrastruktur yang padat karya, baik yang namanya jalan, yang namanya irigasi.

“Gunakan itu, gunakan material-material yang ada di desamu sehingga uang itu keluar masuknya antar orang ke orang tapi di desa itu saja. Uang itu akan muter terus. Kekurangannya mungkin bisa saya cek, tahun ini akan dilanjutkan, tahun depan dilanjutkan, disimpan di industri jasa keuangan di daerah, di BPR sehingga uang akan muter terus disitu,” kata Presiden Jokowi menambahkan.

Presiden mengingatkan,  pemerintah ingin yang kecil-kecil ini juga meloncat naik. Ini yang akan terus dikoneksikan agar kita tidak lupa pada yang di desa, pada usaha mikro, yang di kampung, di desa, di daerah.

Tampak hadir dalam kesempatan Presiden Jokowi bertemu dengan pelaku industri jasa keuangan itu antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad. (GUN/ES)

 

sumber: Setkab