Published On: Thu, May 1st, 2014

Inovasi keterbukaan Pemilu 2014 sebagai jembatan partisipasi masyarakat

Ilustrasi-logistik-pemiluJakarta, 14 Agustus 2014 – Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat dalam pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan bertanggung jawab. Undang-undang No. 14 Tahun 20018 merupakan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi, dan kepemimpinan (Leadership) adalah faktor lain agar hukum dapat berlaku efektif mendukung keterbukaan informasi. Inisiatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempublish formulir C1 adalah langkah inovatif KPU (Leadership) sebagai Badan Publik yang mendapatkan mandat dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendorong transparansi dan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Langkah yang dilakukan KPU juga telah merangsang masyarakat untuk berinisiatif dan memberikan kontribusi sebagai upaya memanfaatkan data yang telah dibuka KPU. Kawalpemilu.org adalah bentuk dari kreatifitas anak bangsa dalam memfasilitasi publik/khalayak untuk mengawal proses hitung berjenjang (Real Count)  KPU. Dalam media kawalpemilu.org masyarakat dapat melaporkan dan mengkoreksi setiap kesalahan yang ditemukan dalam dokumen C1 yang dimuat oleh KPU sehingga dapat meminimalisir konflik yang bisa ditimbulkan dari penyelenggaraan pemilu.

Di ditengah hiruk-pikuk perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 (Pilpres), FOINI menilai dan memberikan apresiasi kepada KPU sebagai penyelenggara Negara (Badan Publik) atas inovasinya mempublish formulir C1 di website kpu.go.id dan kawalpemilu.org yang telah berpartisipasi dan memanfaatkan formulir C1 yang dipublish KPU untuk bisa dikoreksi, diawasi dan dikawal hasilnya oleh masyarakat luas.

Namun, apa yang telah dilakukan oleh KPU sebagai Badan Publik dalam mendorong transparansi dan mendukung keterbukaan informasi publik di Indonesia, berdasarkan riset yang dilakukan oleh FOINI masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, diantaranya;

Belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dimandatkan oleh UU KIP
Belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
Belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) dan,
Formulir C1 belum pernah dipublish disetiap penyelenggaraan Pilkada dan Pileg

Oleh karena itu FOINI mendorong KPU sebagai Badan Publik untuk segera;

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
Menyusun dan mempublish Daftar Informasi Publik (DIP)
Mendorong Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk mempublish Formulir C1 disetiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

FOINI |Freedom Of Information Network Indonesia

YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan Inisiatif, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI PBJ, Institute Tifa Damai Maluku, Perkumpulan IDEA Yogyakarta