Published On: Fri, May 20th, 2016

Sambut Baik Rencana Investasi Perusahan Rusia di Indonesia, Presiden Jokowi Ingatkan Empat Hal

Pertemuan Presiden Jokowi dengan CEO Russian Railways, Kamis (19/5), di Radisson Blu Hotel, Sochi, Rusia. (Foto: BPMI/Rusman)

Pertemuan Presiden Jokowi dengan CEO Russian Railways, Kamis (19/5), di Radisson Blu Hotel, Sochi, Rusia. (Foto: BPMI/Rusman)

Presiden Joko Widodo, Kamis (19/5), menerima kunjungan kehormatan pimpinan 4 perusahaan besar di Rusia. Kunjungan kehormatan tersebut dimaksudkan sebagai penjajakan kerja sama bisnis antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan besar di Rusia tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan usai pertemuan bisnis yang digelar di Radisson Blue Hotel itu mengatakan bahwa Presiden menyambut baik rencana investasi keempat CEO perusahaan dari Rusia dan peningkatan investasi Rusia di Indonesia, tapi  mengingatkan  empat hal yang harus dipatuhi investor.

“Masalah penghormatan semua peraturan, proses hilirisasi ditekankan Presiden, lalu  melibatkan rakyat dan mendatangkan manfaat bagi rakyat dan kepatuhan pada masalah lingkungan,” ucap Retno.

Pertemuan bisnis pertama dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu setempat antara Presiden Joko Widodo dengan CEO Russian Railways (RZD), Oleg Belozerof. Russian Railways merupakan salah satu perusahaan transportasi terbesar di dunia yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan pengoperasian layanan kereta api.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia dengan Russian Railways berbicara tentang kerja sama membangun rel kereta api untuk kargo yang akan membawa batu bara di Kalimantan. Terhadap keinginan Russian Railways tersebut, Menteri BUMN Rini Sumarno, menjelaskan bahwa terdapat aturan-aturan yang harus dilihat dan dikaji terlebih dahulu.

“Kami sedang melihat kemungkinannya seperti apa bila bekerja sama dengan Kereta Api Indonesia (KAI),” terang Menteri BUMN yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Presiden Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan CEO Blackspace Group, perusahaan yang diketahui telah beraktivitas di Sulawesi dan Kalimantan. Perusahaan yang berfokus pada penambangan batu bara dan nikel tersebut, ujar Menteri BUMN, ingin menjajaki kemungkinan kerja sama dengan BUMN Indonesia.

“Blackspace berharap untuk dapat meningkatkan usaha di Indonesia dan melihat kemungkinan  bagaimana bekerja sama dengan BUMN,” jelas Rini.

Dalam pertemuan dengan pihak Blackspace Group, Menteri BUMN mengatakan Presiden Joko Widodo menekankan bahwa proses pengolahan hasil tambang haruslah memperhatikan lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

“Tapi yang juga ditekankan supaya hasil tambang ini diproses menjadi produk lanjutan sampai produk akhir. Karena dengan produk akhir itu nilai tambahnya lebih tinggi,” tambah Menteri BUMN.

Senada dengan Blackspace Group, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, CEO RUSAL, perusahaan tambang Rusia dengan fokus produksi alumunium terbesar di dunia sedang menjajaki kemungkinan untuk dapat bekerja sama dengan BUMN Indonesia.

“RUSAL sangat berharap untuk dapat bekerja sama dengan ANTAM dan INALUM untuk memproses produk alumunium,” tambahnya Rini.

Selain ketiga perusahaan di atas, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan pihak Vi Holding Group. “Mereka (Vi Holding Group) mengatakan memiliki teknologi baru agar bisa memproses nikel dengan harga yang sangat murah, hanya setengahnya dari sekarang,” ungkap Menteri BUMN.

Vi Holding Group sendiri, kata Rini, diketahui baru akan menyelesaikan pembangunan pabrik pertamanya di Rusia akhir tahun ini dan pemerintah Indonesia akan terus melihat dan menindaklanjuti pembicaraan tersebut dan menjajaki kemungkinan apakah teknologi baru tersebut dapat diterapkan di Indonesia nantinya.

Dalam pertemuan bisnis tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (TKP/UN)

 

 

sumber:Setkab