Published On: Wed, Jul 11th, 2018

Sarasehan Nasional Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai Maluku untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur

Share This
Tags

Jakarta, 10 Juli 2018 – Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengadakan acara Sarasehan Nasional MERAWAT PERDAMAIAN bertema ”Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur” yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Juli 2018 di Jakarta. Acara sarasehan yang akan berlangsung selama dua hari ini resmi dibuka oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H. selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bersama dengan Letjen TNI Doni Monardo selaku Sesjen Wantannas. Hadir memberikan keynote speech adalah Wakil Presiden H. Mohammad Jusuf Kalla.

Sarasehan Nasional ini dihadiri oleh sekitar 500 orang undangan yang berasal dari masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam resolusi konflik dan damai di Kepulauan Maluku, perwakilan dari daerah-daerah yang rawan konflik seperti Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan wilayah lainnya, pejabat kementerian/lembaga; pejabat TNI/Polri, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, pejabat daerah (pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota), siswa lembaga pendidikan baik sipil maupun militer, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, dan masyarakat umum.

Tujuan dari kegiatan sarasehan ini adalah untuk mendiseminasikan proses “resolusi konflik dan damai di Maluku” sehingga menjadi pembelajaran bagi komponen bangsa lain dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, Sarasehan Nasional ini diharapkan sebagai peluang untuk mengembalikan kejayaan rempah-rempah Nusantara, mengoptimalkan hasil perikanan laut baik perikanan tangkap maupun budidaya dalam rangka meningkatkan perekonomian, meningkatkan potensi pariwisata dan keindahan alam Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta memastikan terjaminnya keamanan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk mengundang masuknya Investor untuk mengembangkan perekonomian.

“Mewujudkan cita-cita nasional adalah dengan bersatu, berdaulat, bukan dengan peperangan, bukan dengan konflik. Persatuan merupakan kata kunci bahwa negeri ini dapat mewujudkan cita-citanya. Maluku adalah salah satu cermin pembenahan konflik, dan mudah-mudahan menjadi contoh perdamaian yang abadi.” tutur Jenderal TNI (Purn) Wiranto, saat membuka Sarasehan Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, di hotel JS Luwansa, Selasa (10/7/2018).

Menurut Jenderal TNI (Purn) Wiranto, apa yang saat ini sedang diseminarkan dapat dijadikan sebagai model yang dapat diterapkan di daerah lain sebagai referensi. Ini merupakan kekuatan untuk membangun negara kita lebih baik dan penting dikaitkan dengan kondisi saat yang memerlukan kedewasaan bangsa, bahwa demokrasi untuk membangun bangsa ada pada koridor arah yang sama bukan konflik.

Sarasehan Nasional yang digagas oleh Setjen Wantannas diharapkan bisa menjadi pembelajaran bersama mengenai pentingnya rasa saling menghargai, mengingat Indonesia merupakan negeri yang memliki suku bangsa terbanyak di dunia. Setidaknya ada sekitar 740 suku bangsa atau etnis di Indonesia, apalagi ditambah dengan kemajemukan bahasa daerah terbanyak, sekitar 583 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keragaman tersebut di satu sisi menjadi poin plus bagi bangsa Indonesia untuk maju, namun sebaliknya bisa menjadi kelemahan yang dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk itulah, ketahanan nasional sebagai dasar perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter-regional, inter-sektoral dan multi-disiplin. Menkopolhukam berharap seminar seperti ini akan semakin mempererat setiap elemen bangsa untuk bersama-sama menghilangkan sekat-sekat yang selama ini sering menjadi hambatan dalam membangun Indonesia. Kemajemukan kearifan lokal, suku, etnis, ras, agama, dan budaya, justru akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang bijak dan dewasa apabila dapat mengelola perbedaan menjadi potensi nilai jual untuk mendatangkan investor.

“Apabila berbicara tentang konflik Maluku, banyak orang menyangka adalah konflik agama, tetapi bukan karena agama, karena kehidupan beragama di Maluku sangat baik. Setelah diusut kembali adalah masalah ekonomi dan politik. papar Wakil Presiden Republik Indonesia H. Mohammad Jusuf Kalla, yang memberikan keynote speech pada sesi ‘Belajar dari Sejarah dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku sebagai Wujud Implementasi Bela Negara.’

Wapres juga menegaskann bahwa mencapai perdamaian adalah berat tetapi yang lebih berat adalah memelihara perdamaian. Dalam rangka menjaga keadilan berbangsa, kedepan, diharapkan pemerintah daerah Maluku dapat memajukan ekonomi bersama dengan menggarap kekayaan alam yang ada di Maluku.

Sarasehan ini akan digelar dalam bentuk diskusi terbuka dengan beberapa panel/sesi diskusi, yang melibatkan sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta pemangku kepentingan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, tokoh-tokoh perajut perdamaian, tokoh-tokoh nasional, serta undangan lain dari seluruh indonesia dan juga negara sahabat. Sub-sub tema yang akan dibahas selama sarasehan berlangsung antara lain: Indonesia Tanah Air Beta (belajar dari sejarah dan kearifan lokal masyarakat Maluku sebagai wujud implementasi bela negara); Resolusi konflik dan damai berlatar golongan dan agama; Resolusi konflik dan damai berlatar separatisme dan terorisme; Pendekatan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam resolusi konflik dan damai; Peran perguruan tinggi dalam resolusi konflik dan damai; Membangun dan Mewujudkan Kesejahteraan masyarakat Maluku dan Maluku Utara; dan Refleksi atas konflik dan damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Ketahanan Nasional.

Dalam sambutannya, Letjen TNI Doni Monardo, Sesjen Wantannas, menyatakan ”momentum sarasehan ini bukanlah membuka luka lama, namun untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, dan harapan bahwa Maluku dapat menjadi pusat investasi terbaik bagi budidaya perikanan. Program emas biru dan emas hijau, yang dicetuskan Sesjen Wantannas ketika menjabat Pangdam XVI Pattimura saat itu, memiliki nilai positif untuk untuk mengembangkan potensi sumber daya alam daerah Maluku baik dari laut maupun daratan yang bernilai ekonomi tinggi.

“Pekerjaan rumah masih menanti bagi pemerintah Maluku, Maluku Utara serta Pemerintah Pusat karena daerah Maluku tercatat dalam urutan keempat daerah termiskin di Indonesia walaupun menempati posisi ke-2 dan ke-3 untuk Indeks Kebahagian Indonesia, hingga muncul “miskin tapi bahagia” . Sungguh ironis mengingat dulu daerah Maluku Utara yang terkenal dengan sebutan Moloku Kie Raha meliputi Jailolo, Bacan, Ternate, dan Tidore pernah terkenal hingga ke Eropa di masa silam pada abad XV-XVII.sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbaik di dunia,” tambah Sesjen Wantannas.

Lebih lanjut Letjen TNI Doni Monardo berharap perlunya peran serta dari kalangan akademisi, tokoh agama, media, budayawan, dan tokoh masyarakat setempat untuk terus mendukung program revolusi karakter bangsa sekaligus deradikalisasi, tidak hanya di Maluku dan Maluku Utara namun juga di daerah-daerah lain di tanah air. Implementasinya pada rakyat Maluku saat ini telah tampak dari banyaknya perubahan karakter yang terjadi di masyarakat, dimana budaya ‘Baku Marah’ menjadi ‘Baku Baik’, budaya minum sopi menjadi minum kopi, dan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya cenderung negatif sekarang berubah menjadi budaya yang positif.

Acara sarasehan ini selain sebagai media pembelajaran yang memusatkan perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang resolusi konflik dan damai, diharapkan juga menjadi ajang reuni bagi para tokoh Maluku dan Maluku Utara serta para aparat baik sipil maupun militer yang pernah bertugas di sana. Acara temu-kangen ini lantas diterjemahkan dalam sebuah sesi Malam Bakudapa yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku dalam menjaga silatuhrahmi di antara mereka.

*********

 

Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka peran dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) adalah Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi dalam (1) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;(2) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara;(3) Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas dalam menjalankan tugas utamanya secara garis besar memiliki 3 inti kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas, yaitu: (1) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, (2) Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan(3) Menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>