Published On: Tue, Nov 15th, 2016

Tepis Isu Pelengseran, Seskab: Konsolidasi Politik Presiden Jokowi Untuk Menentramkan Keadaan

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan, di ruang kerjanya Lantai 2 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (14/11) siang. (Foto: JAY/Humas)

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan, di ruang kerjanya Lantai 2 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (14/11) siang. (Foto: JAY/Humas)

Jakarta, 14 November 2016- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menampik anggapan, jika konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada satu pekan terakhir paska terjadinya aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11) lalu, dengan menemui dan mengundang sejumlah ulama, serta mengunjungi satuan-satuan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena adanya upaya pelengseran.

“Enggak. Yang jelas presiden berkomunikasi, bersilaturahmi , berdialog dengan siapapun agar masyarakat ini segera tenang karena momentum perbaikan,” kata Pramono kepada wartawan, di ruang kerjanya lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (14/11) siang.

Menurut Seskab, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengunjungi kantor PBNU, Muhammadiyah, mengundang ulama, dan berkunjung ke satuan-satuan elit TNI, pertama-tama karena presiden ingin menyampaikan kepada publik bahwa presiden tetap berpegang teguh, bahwa beliau tidak melindungi atau mengintervensi dalam persoalan yang sekarang ini diramaikan atau menjadi konsumsi publik yang sangat terbuka,.

Dengan tidak melakukan intervensi, menurut Seskab, maka Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk menindaklanjuti itu, yang rencananya dilakukan besok, hari Selasa, Rabu dan seterusnya. “Mudah-mudahan segera ada keputusan,” ujarnya.

Dari konsolidasi yang dilakukan, baik ke Angkatan Darat, Marinir, kemudian Brimob, kemudian juga ke Alim Ulama itu,menurut Seskab, presiden ini  bahwa pada 25 November nanti kalau ini sudah diputuskan secara terbuka, transparan dan betul-betul memenuhi keinginan dan harapan publik tanpa ada tekanan apapun kepada penegak hukum, maka harapannya adalah tidak ada demo lagi.

“Negara ini memang negara hukum, negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik siapapun yang melakukan itu,” tutur Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden Jokowi bertemu dengan para tokoh yang terlibat langsung dalam aksi demonstrasi 4 November lalu, Seskab Pramono Anung menegaskan, bahwa presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja. “Tetapi yang jelas presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh  yang kemudian diharapkan bisa menentramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan,” ujarnya.

Sedangkan saat ditanya kemungkinan Presiden Jokowi melakukan kembali aksi komunikasinya, Seskab langsung menjawab, bahwa presiden tentunya akan terus menerus melakukan ini karena memang sebenarnya bukan karena peristiwa 4 November kemarin.

“Tetapi, memang presiden juga menjadwalkan untuk bertemu secara langsung dengan prajurit yang bertugas, misalnya di Paskas, di Kostrad, kemudian dengan alim ulama dan seterusnya. Jadi masih ada lagi,” kata Mas Pram.

(FID/JAY/ES)/Setkab RI