Lembaga & Regulator · SIARAN PERS

Kreator Aman, Siaran Diatur

Kementerian Komunikasi dan Digital · Siaran Pers No. 255/HM-KKD/11/2026 · Senin, 9 November 2026

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo memparaf DIM RUU Penyiaran di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (9/11/2026): kebebasan berekspresi jadi prinsip utama, kreator dan UMKM tidak dibatasi, yang diatur hanya penyiaran profesional.

Kreator dan UMKM tidak diatur

Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak dikategorikan penyiaran wajib izin. Yang diatur hanya yang profesional — channel seperti televisi: ada redaksi, jadwal, monetisasi besar, jangkauan jutaan — wajib patuh Standar Isi Siaran.

Anak dilindungi di ruang digital

DIM memuat pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma agar distribusi konten memperhatikan keselamatan anak. Aturan ini juga menutup ketimpangan antara media konvensional dan platform digital.

Persaingan dibuat setara

TV dan radio selama ini memikul kewajiban standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Regulasi baru menyamakan standar bagi yang sama-sama profesional, sementara kreator kecil dan UMKM dilindungi dan diberi ruang tumbuh.

“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam.”
— Angga Raka Prabowo, Wamenkomdigi

Dokumen Asli

Dalam Siaran Pers No. 255/HM-KKD/11/2026 yang terbit Senin, 9 November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan kebebasan berekspresi sebagai prinsip utama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran — perubahan ketiga atas UU No. 32 Tahun 2002. Pada acara Pembubuhan Paraf DIM di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menegaskan batas pengaturannya jelas: akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM bukan kegiatan penyiaran yang wajib izin; yang diatur hanya penyiaran profesional yang sudah menyerupai televisi — memiliki redaksi, jadwal, monetisasi besar, dan jangkauan jutaan orang — yang wajib mematuhi Standar Isi Siaran.

Selain prinsip kebebasan berekspresi, DIM memuat perlindungan anak lewat pembatasan dan verifikasi usia serta transparansi algoritma, dan prinsip persaingan yang adil: standar disamakan bagi pelaku yang sama-sama profesional, sementara kreator kecil dan UMKM dilindungi dan diberi ruang tumbuh. DIM disusun lintas kementerian dan lembaga dengan memperhatikan UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja; paraf para menteri menandai pemerintah satu suara, dan substansinya masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.

Sumber resmi: https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10683

Caption Instagram

Kabar baik buat para kreator: negara tidak mengincar kontenmu.

Pemerintah menempatkan kebebasan berekspresi sebagai prinsip utama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran — perubahan ketiga atas UU No. 32 Tahun 2002. Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menegaskan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak dikategorikan penyiaran yang wajib izin; yang diatur hanya penyiaran profesional yang sudah seperti televisi. DIM juga memuat perlindungan anak di ruang digital — pembatasan dan verifikasi usia serta transparansi algoritma — dan menyamakan standar bagi pelaku yang sama-sama profesional, agar persaingan antara media konvensional dan platform digital lebih adil. DIM disusun lintas kementerian dan lembaga, selaras dengan UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja; paraf para menteri menandai pemerintah satu suara sebelum pembahasan bersama DPR.

Berdasarkan Siaran Pers @kemkomdigi Kemkomdigi No. 255/HM-KKD/11/2026, 9 November 2026.
Rilis lengkap: https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10683

#RUUPenyiaran #Kemkomdigi #KreatorKonten #KebebasanBerekspresi #UMKM #Rilisiana #SiaranPers

Di Instagram

Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.

Kontak Media Penerbit

Biro Humas Kemkomdigi

Situs	komdigi.go.id
Instagram	@kemkomdigi