Regulasi Lindungi Semua Pihak
Kamis (12/11/2026) di Jakarta Pusat, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menegaskan regulasi ekonomi digital harus melindungi konsumen, pedagang, dan pengemudi, bukan sekadar meniru aturan luar negeri.
Ekonomi banyak pihak
Ekonomi digital Indonesia itu multipihak: perubahan kebijakan platform berdampak ke konsumen, pedagang, pengemudi, hingga penyedia logistik, sehingga kepentingan tiap pihak harus diperhitungkan.
Kini bergantung pada platform
Layanan daring yang dulu tumbuh dari ekonomi berbagi dan ekonomi gig kini sangat bergantung pada platform. Permintaan dan penawaran pasar pun ikut dibentuk oleh insentif perusahaan platform besar.
Tiga prinsip pengaturan
Kemkomdigi mengatur hanya saat pasar gagal, dengan tiga prinsip: membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, dan tidak membuat regulasi yang tidak bisa diprediksi.
“Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan.”
— Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi
Dokumen Asli
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menegaskan regulasi ekonomi digital harus melindungi semua pihak yang terlibat — konsumen, pedagang, dan pengemudi — karena ekonomi digital Indonesia bersifat multipihak: setiap perubahan kebijakan platform berdampak ke banyak pihak sekaligus, dari konsumen hingga penyedia logistik.
Kemkomdigi menegaskan hanya mengatur saat terjadi kegagalan pasar, dengan tiga prinsip: membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, dan tidak membuat regulasi yang tidak bisa diprediksi. Regulasi disesuaikan dengan karakteristik pasar Indonesia, bukan sekadar meniru aturan Australia atau Eropa. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.
Caption Instagram
Regulasi ekonomi digital harus melindungi persaingan dan peluang usaha lokal.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menegaskan ekonomi digital Indonesia itu multipihak: kebijakan platform berdampak ke konsumen, pedagang, dan pengemudi. Karena itu regulasi harus disesuaikan dengan karakteristik pasar Indonesia, bukan sekadar meniru Australia atau Eropa.
Berdasarkan Siaran Pers @kemkomdigi, Sabtu, 14 November 2026.
Rilis lengkap: https://infopublik.id/kategori/siaran-pers/997340/siaran-pers-regulasi-ekonomi-digital-harus-lindungi-persaingan-dan-peluang-usaha-lokal
#Kemkomdigi #EkonomiDigital #PersainganUsaha #UMKM #Rilisiana #SiaranPers
Di Instagram
Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.
Kontak Media Penerbit
Biro Humas Kemkomdigi
| Alamat | Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110 |
| Situs | komdigi.go.id |
| @kemkomdigi |
Artikel Terkait — Lembaga & Regulator
- Pemimpin Siap, AI Bermanfaat — Kemkomdigi, 13 November 2026
- Redaksi Pegang Kendali — Kementerian Komunikasi dan Digital, 14 November 2026
- Kompetensi ASN Kini Terpetakan — Kementerian Komunikasi dan Digital, 13 November 2026

