Simbol RilisianarilisianaRUMAH RILIS KITA
SIARAN PERS RESMI ✎ BAHASA MANUSIA ✎ DARI DOKUMEN ASLINYA ✎ BUKAN KATANYA ✎ SIARAN PERS RESMI ✎ BAHASA MANUSIA ✎ DARI DOKUMEN ASLINYA ✎ BUKAN KATANYA ✎  
Depan · Lembaga & Regulator
Lembaga & Regulator · SIARAN PERS

Sekolah Rakyat di Hutan UI Patuh Aturan

Ombudsman RI · Siaran Pers No. 076/HM.01/XI/2026 · Jumat, 20 November 2026

Jumat (20/11/2026), Ombudsman RI mengingatkan rencana pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kawasan Hutan Kota UI harus sesuai aturan, bukan sekadar mengejar target 100 sekolah baru per tahun.

Target 100 Sekolah Baru per Tahun

Pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun di kantong-kantong masyarakat. Ombudsman mengingatkan, target itu harus diimbangi kepastian hukum dan kesesuaian prosedur penyediaan lahan serta pembangunan sarananya.

Tanggung Jawab Bersama Empat Pihak

Sesuai Pasal 22 jo Pasal 25 Perpres Nomor 120 Tahun 2025, penyediaan prasarana, sarana, dan lahan Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

Lokasi Ditetapkan Lewat Survei dan Koordinasi

Penetapan lokasi memang kewenangan pemerintah, tetapi wajib lewat survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan, juga koordinasi antara Universitas Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.

Sketsa pensil Radian Syam, Anggota Ombudsman RI

“Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target.”

— Radian Syam, Anggota Ombudsman RI

SEKOLAH RAKYAT DALAM ANGKA

Menurut laman sekolahrakyat.kemensos.go.id:

263LOKASI USULAN
166LOKASI SELESAI
97MASIH DIBANGUN
182BEROPERASI NASIONAL

Dokumen Asli

Ombudsman RI mengingatkan rencana pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) harus mengikuti aturan yang berlaku. Pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun, tetapi pencapaian target itu tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, survei kesiapan lahan, dan koordinasi dengan UI serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Siaran pers ini terbit pada Jumat, 20 November 2026, dengan nomor 076/HM.01/XI/2026.

Sesuai Pasal 22 jo Pasal 25 Perpres Nomor 120 Tahun 2025, penyediaan prasarana, sarana, dan lahan Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Ombudsman juga mengingatkan agar usulan lahan memenuhi prinsip clear and clean dan bebas maladministrasi, demi pelayanan publik yang baik bagi peserta didik dan masyarakat penerima manfaat. Hingga kini, dari 263 lokasi usulan, 166 selesai, 97 masih dibangun, dan 182 Sekolah Rakyat sudah beroperasi di seluruh Indonesia. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.

Sumber resmi: https://ombudsman.go.id/news/r/polemik-sekolah-rakyat-di-hutan-ui-ombudsman-ri-ingatkan-pentingnya-kepatuhan-terhadap-regulasi

Caption Instagram

Kawasan Hutan Kota UI jadi sorotan.

Ombudsman RI mengingatkan rencana pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku. Pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun, tapi pencapaian target tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, survei kesiapan lahan, dan koordinasi dengan UI serta Pemprov DKI Jakarta.

Ombudsman juga mengingatkan agar usulan lahan memenuhi prinsip clear and clean dan bebas maladministrasi, demi pelayanan publik yang baik bagi peserta didik dan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan Siaran Pers Ombudsman RI No. 076/HM.01/XI/2026, Jumat, 20 November 2026.
Rilis lengkap: https://ombudsman.go.id/news/r/polemik-sekolah-rakyat-di-hutan-ui-ombudsman-ri-ingatkan-pentingnya-kepatuhan-terhadap-regulasi

#OmbudsmanRI #SekolahRakyat #HutanKotaUI #Rilisiana #SiaranPers

Di Instagram

Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.

Kontak Media Penerbit

Ombudsman RI

NarahubungDodi Wahyugi, Kepala Biro Humas dan TI
Telepon0813-1757-5168
Email[email protected]
Situsombudsman.go.id

Artikel Terkait — Lembaga & Regulator