Hampir Separuh Produk Tak Penuhi Aturan Halal
Ombudsman RI menemukan 78 dari 159 produk di Jakarta dan Tangsel belum sesuai aturan halal, lalu menyerahkan hasilnya ke BPJPH, Rabu (11/11/2026).
78 dari 159 sampel tak sesuai
Dari 159 sampel barang konsumsi harian di ritel modern, 81 produk (50,9%) dinyatakan sesuai dan 78 produk (49,1%) tidak sesuai. Pemeriksaan meliputi logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, dan pencocokan data lewat sistem BPJPH.
Logo lama hingga kios pasar
Pola yang ditemukan antara lain logo halal lama yang masih dipakai, nomor yang tidak terdaftar di sistem BPJPH, sertifikat halal tanpa nomor, serta produk impor yang hanya mengandalkan keterangan halal dari negara asal. Di Pasar Kramat Jati, kios daging belum menampilkan sertifikat, dan rumah potong ayam Ciputat belum bersertifikat.
SEHATI belum merata
Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sudah memakai 931.333 dari 1.090.891 kuota 2026 (85,37%), tetapi masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Ombudsman mendorong BPJPH memperkuat sosialisasi, pengawasan berkala, dan kanal pengaduan.
“Kepastian kehalalan produk berkaitan dengan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan produk yang dikonsumsi.”
— Maneger Nasution, Anggota Ombudsman RI
Dokumen Asli
Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan hasil pengawasan implementasi sertifikasi halal kepada BPJPH. Pengawasan ini antara lain dilakukan lewat pemeriksaan 159 sampel barang konsumsi harian di ritel modern di Jakarta dan Tangerang Selatan pada 14–16 Oktober 2026, yang mencakup logo halal yang dipakai produk, keterbacaan nomor identitas halal, serta pencocokan data pada sistem BPJPH.
Hasilnya, 78 produk (49,1 persen) dinyatakan belum sesuai ketentuan — antara lain karena masih memakai logo halal lama, nomor yang tidak terdaftar, sertifikat tanpa nomor, atau produk impor tanpa nomor registrasi — sementara 81 produk (50,9 persen) dinyatakan sesuai. Ombudsman juga menyoroti temuan di hulu dan pasar tradisional, serta pemanfaatan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang telah memakai 85,37 persen kuota 2026 namun masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, dan mendorong BPJPH memperkuat sosialisasi, pengawasan berkala, dan kanal pengaduan. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.
Sumber resmi: https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-sampaikan-hasil-pengawasan-implementasi-sertifikasi-halal-kepada-bpjph
Caption Instagram
Hampir separuh produk di ritel modern belum memenuhi aturan sertifikasi halal.
Ombudsman RI memeriksa 159 sampel barang konsumsi harian di Jakarta dan Tangerang Selatan pada 14–16 Oktober 2026. Hasilnya, 78 produk (49,1%) belum sesuai ketentuan — mulai dari logo halal lama, nomor tak terdaftar di sistem BPJPH, sampai produk impor tanpa nomor registrasi. Ombudsman juga menemukan rumah potong ayam yang belum bersertifikat dan kios daging di pasar tradisional yang belum menampilkan sertifikat halal. Hasil pengawasan ini sudah disampaikan kepada BPJPH beserta dorongan memperkuat sosialisasi, pengawasan berkala, dan kanal pengaduan.
Berdasarkan Siaran Pers Ombudsman RI No. 073/HM.01/XI/2026, 11 November 2026.
Rilis lengkap: https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-sampaikan-hasil-pengawasan-implementasi-sertifikasi-halal-kepada-bpjph
#OmbudsmanRI #SertifikasiHalal #PelayananPublik #Rilisiana #SiaranPers
Di Instagram
Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.
Kontak Media Penerbit
Dodi Wahyugi, Kepala Biro Humas dan TI
| Telepon | 0813-1757-5168 |
| [email protected] | |
| Situs | ombudsman.go.id |
Artikel Terkait — Lembaga & Regulator
- Waspada Jebakan Lisensi AI Asing — Kementerian Komunikasi dan Digital, 11 November 2026
- Jaga Ruang Informasi yang Sehat — Kementerian Komunikasi dan Digital, 11 November 2026
- Sistem Otonom Aman dan Tepercaya — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 11 November 2026

