Simbol RilisianarilisianaRUMAH RILIS KITA
SIARAN PERS RESMI ✎ BAHASA MANUSIA ✎ DARI DOKUMEN ASLINYA ✎ BUKAN KATANYA ✎ SIARAN PERS RESMI ✎ BAHASA MANUSIA ✎ DARI DOKUMEN ASLINYA ✎ BUKAN KATANYA ✎  
Depan · Lembaga & Regulator
Lembaga & Regulator · SIARAN PERS

Sanksi Pajak Bisa Dihapus 100 Persen

Direktorat Jenderal Pajak · Kamis, 19 November 2026

Kamis (19/11/2026), Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen, yang hanya berlaku sampai 31 Desember 2026.

Hapus 100 Persen sampai Akhir 2026

Sanksi atas keterlambatan SPT kurang bayar dan tunggakan surat ketetapan pajak dihapus penuh bila SPT disampaikan atau pokok pajak dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Setelah itu keringanan turun menjadi 50 persen, lalu 25 persen.

Bukan Pemutihan, Pokok Tetap Dibayar

Fasilitas ini bukan pemutihan: pokok pajak tetap wajib dilunasi, dan setiap pembayaran diperhitungkan ke pokok terlebih dahulu sebelum ke sanksi. Permohonan diajukan lewat Coretax atau KPP paling lambat 1 Oktober 2028.

Pajak Jambi Kembali Berlipat ke Warga

Sepanjang 2025, belanja negara di Jambi mencapai Rp22,05 triliun sementara pajak neto yang dihimpun Rp5,42 triliun. Setiap Rp1 pajak kembali sekitar Rp4 dalam bentuk belanja negara, termasuk Rp15,1 triliun Transfer ke Daerah.

Sketsa pensil Tarmizi, Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

“Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan.”

— Tarmizi, Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

KERINGANAN SANKSI BERTAHAP

Berdasarkan PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026:

100%8 OKT–31 DES 2026
50%1 JAN–31 MAR 2027
25%1 APR–30 JUN 2027

Dokumen Asli

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) sebelum 31 Desember 2026. Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT kurang bayar dan tunggakan surat ketetapan pajak dihapus 100 persen bila SPT disampaikan atau pokok pajak dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026; setelah itu keringanan turun menjadi 50 persen pada 1 Januari–31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April–30 Juni 2027. Siaran pers ini terbit pada Kamis, 19 November 2026.

DJP menegaskan fasilitas ini bukan pemutihan: pokok pajak tetap wajib dilunasi, dan setiap pembayaran diperhitungkan ke pokok terlebih dahulu sebelum ke sanksi. Permohonan penghapusan sanksi diajukan melalui Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 1 Oktober 2028. Dalam rilisnya, Kanwil juga mencatat sepanjang 2025 belanja negara di Jambi mencapai Rp22,05 triliun berbanding pajak neto yang dihimpun Rp5,42 triliun — setiap Rp1 pajak kembali sekitar Rp4 dalam bentuk belanja negara, termasuk Rp15,1 triliun Transfer ke Daerah. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.

Sumber resmi: https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/enam-pekan-tersisa-untuk-hapus-sanksi-pajak-100-persen

Caption Instagram

Sanksi pajak bisa dihapus sampai 100 persen — tapi hanya sampai 31 Desember 2026.

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Sanksi atas keterlambatan SPT kurang bayar dan tunggakan pajak dihapus penuh bila SPT disampaikan atau pokok pajak dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026, lalu turun menjadi 50 persen dan 25 persen pada periode berikutnya.

Fasilitas ini bukan pemutihan: pokok pajak tetap wajib dilunasi, dan permohonan diajukan lewat Coretax atau KPP paling lambat 1 Oktober 2028.

Berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, Kamis, 19 November 2026.
Rilis lengkap: https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/enam-pekan-tersisa-untuk-hapus-sanksi-pajak-100-persen

#Pajak #DJP #SanksiPajak #Rilisiana #SiaranPers

Di Instagram

Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.

Kontak Media Penerbit

Direktorat Jenderal Pajak

NarahubungRundy Satria Nugraha, Kabid P2Humas
Telepon0751-7055515
Email[email protected]
Situspajak.go.id/psa

Artikel Terkait — Lembaga & Regulator