Sanksi Pajak Bisa Dihapus 100 Persen
Kamis (19/11/2026), Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen, yang hanya berlaku sampai 31 Desember 2026.
Hapus 100 Persen sampai Akhir 2026
Sanksi atas keterlambatan SPT kurang bayar dan tunggakan surat ketetapan pajak dihapus penuh bila SPT disampaikan atau pokok pajak dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Setelah itu keringanan turun menjadi 50 persen, lalu 25 persen.
Bukan Pemutihan, Pokok Tetap Dibayar
Fasilitas ini bukan pemutihan: pokok pajak tetap wajib dilunasi, dan setiap pembayaran diperhitungkan ke pokok terlebih dahulu sebelum ke sanksi. Permohonan diajukan lewat Coretax atau KPP paling lambat 1 Oktober 2028.
Pajak Jambi Kembali Berlipat ke Warga
Sepanjang 2025, belanja negara di Jambi mencapai Rp22,05 triliun sementara pajak neto yang dihimpun Rp5,42 triliun. Setiap Rp1 pajak kembali sekitar Rp4 dalam bentuk belanja negara, termasuk Rp15,1 triliun Transfer ke Daerah.
“Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan.”
— Tarmizi, Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
KERINGANAN SANKSI BERTAHAP
Berdasarkan PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026:
Dokumen Asli
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) sebelum 31 Desember 2026. Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT kurang bayar dan tunggakan surat ketetapan pajak dihapus 100 persen bila SPT disampaikan atau pokok pajak dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026; setelah itu keringanan turun menjadi 50 persen pada 1 Januari–31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April–30 Juni 2027. Siaran pers ini terbit pada Kamis, 19 November 2026.
DJP menegaskan fasilitas ini bukan pemutihan: pokok pajak tetap wajib dilunasi, dan setiap pembayaran diperhitungkan ke pokok terlebih dahulu sebelum ke sanksi. Permohonan penghapusan sanksi diajukan melalui Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 1 Oktober 2028. Dalam rilisnya, Kanwil juga mencatat sepanjang 2025 belanja negara di Jambi mencapai Rp22,05 triliun berbanding pajak neto yang dihimpun Rp5,42 triliun — setiap Rp1 pajak kembali sekitar Rp4 dalam bentuk belanja negara, termasuk Rp15,1 triliun Transfer ke Daerah. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.
Sumber resmi: https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/enam-pekan-tersisa-untuk-hapus-sanksi-pajak-100-persen
Caption Instagram
Sanksi pajak bisa dihapus sampai 100 persen — tapi hanya sampai 31 Desember 2026.
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Sanksi atas keterlambatan SPT kurang bayar dan tunggakan pajak dihapus penuh bila SPT disampaikan atau pokok pajak dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026, lalu turun menjadi 50 persen dan 25 persen pada periode berikutnya.
Fasilitas ini bukan pemutihan: pokok pajak tetap wajib dilunasi, dan permohonan diajukan lewat Coretax atau KPP paling lambat 1 Oktober 2028.
Berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, Kamis, 19 November 2026.
Rilis lengkap: https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/enam-pekan-tersisa-untuk-hapus-sanksi-pajak-100-persen
#Pajak #DJP #SanksiPajak #Rilisiana #SiaranPers
Di Instagram
Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.
Kontak Media Penerbit
Direktorat Jenderal Pajak
| Narahubung | Rundy Satria Nugraha, Kabid P2Humas |
| Telepon | 0751-7055515 |
| [email protected] | |
| Situs | pajak.go.id/psa |
Artikel Terkait — Lembaga & Regulator
- SDN 071 Sukagalih Direvitalisasi — Kemendikdasmen, 20 November 2026
- Sekolah Rakyat di Hutan UI Patuh Aturan — Ombudsman RI, 20 November 2026

